Reserve Bank of India (RBI) menyatakan dukungannya untuk larangan penuh (memblokir) atas cryptocurrency (uang kripto) kepada dewan pusat. Mereka menyoroti keprihatinan terkait stabilitas makroekonomi dan keuangan, juga mengenai manajemen pertukaran.
Informasi ini diperoleh Economic Times dari beberapa orang dari pertemuan dewan bank sentral pada hari rabu (22/12/2021). RBI juga menjelaskan soal masalah mengatur aset tidak berwujud dari luar negeri.
Dalam keterangan resminya, RBI mengatakan pihaknya membahas sejumlah aspek. Termasuk soal mata uang digital dari bank sentral.
"Dewan juga membahas berbagai aspek terkait dengan Mata Uang Digital Bank Sentral dan mata uang kripto swasta," jelas lembaga itu.
Bank sentral India memang terus menyuarakan kekhawatiran soal uang kripto. Misalnya tahun 2019 yaitu memperdebatkan larang langsung pada cryptocurrency pribadi.
India juga telah mendaftarkan aturan terkait cryptocurrency dalam Regulation of Official Digital Currency Bill dan akan diperkenalkan pada parlemen di sesi musim dingin.
Rancangan itu menciptakan kerangka kerja membuat mata uang digital resmi yang dikeluarkan RBI. Tujuannya melarang cryptocurrency swasta di India. Namun dengan ada pengecualian, yaitu produk mempromosikan teknologi yang mendasari cryptocurrency dan penggunaannya.
Perdana Menteri India, Narendra Modi akan mengambil keputusan terakhir soal kerangka kerja tersebut. Economic Times juga pernah melaporkan RUU tidak mungkin diperkenalkan pada sesi saat ini, sebab pemerintah ingin mengadakan konsultasi lebih luas.
Sebelumnya, Gubernur RBI, Shaktikanta Das juga pernah mengatakan kripto jadi perhatian serius pihaknya. Ini berasal dari pandangan makroekonomi dan stabilitas keuangan.
"Sebagai bankir sentral, kami punya kekhawatiran serius mengenal hal itu dan kami telah menandainya beberapa kali," ungkapnya.